The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi dilemma fixing malah asik menjadi issue having.

The good thing is, through discussions in the DPR, there have been changes and improvements, Despite the fact that not all of them had become far more reasonable and accommodated proposals by NGOs. Matters that also necessary to be improved when this legislation was passed were then challenged during the Constitutional Court docket. And Though, in the long run, civil Modern society ‘lost’ Within this judicial evaluation lawsuit, this example shows the hope of contributing to your generation of intelligence that is definitely according to the ideas of democracy along with the rule of legislation adopted by Indonesia.

Not all articles which the Library has archives for is currently available in the Library’s Web site. Constraints affecting use of the archived content contain a one particular-12 months embargo interval for all content in the archive.

Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Auto artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.

Japanese Era Propelled by acquisitive motive for war provides the Japanese entered Indonesia relatively uncomplicated due to their capacity to slot in Together with the political development of enough time. Introducing themselves as “the chief, protector, gentle of Asia” and “older brother”, the Japanese’s real legacy was the development of chances for indigenous Indonesians to take part in politics, administration, and also the military services.

Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[17]

’) or Twin-perform of Armed Forces on the Republic of Indonesia which was delivered in 1958 and later adopted over the Soeharto administration. This concept is a method for ABRI never to be beneath civilian Regulate, but simultaneously never to dominate to make sure that it gets a armed forces dictatorship. On seventeen Oct 1952, Nasution [and Basic Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in military affairs, and informasi lebih lanjut aimed the cannon muzzle on the palace.

Communists ended up purged from political, social, and military daily life, as well as PKI itself was banned. The massacres started in Oct 1965, during the weeks subsequent the coup endeavor, and achieved their peak around the remainder on the calendar year just before subsiding from the early months of 1966. They begun within the money, Jakarta, and unfold to Central and East Java and, later on, Bali. Countless area vigilantes and Military models killed actual and alleged PKI members. Although killings occurred across Indonesia, the worst were being during the PKI strongholds of Central Java, East Java, Bali, and northern Sumatra. It is achievable that about a million people today were imprisoned at 1 time or Yet another.

Para calon-calon intelijen dikirim ke Pulau Saipan Filipina untuk mengikuti method pelatihan hingga beberapa angkatan yang kemudian pelatihannya diteruskan di Indonesia. Para alumni ditempatkan di berbagai operasi klandestin yang sangat tertutup dan mampu menembus jantung musuh seperti operasi (Trikora, Dwikora, G30S PKI, dll). DC dikenal dengan nama samaran Ksatria Graha yang merupakan kader-kader intelijen profesional terlatih, yang merupakan bagian penting yang tak dapat dilepaskan dari sejarah intelijen Indonesia.

Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.

Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world-wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Skilled, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.