Fascination About intelijen indonesia

Fascination About intelijen indonesia

Blog Article

Initiatives to promote intelligence accountability aren't an easy subject. The situation in the Demise of human legal rights activist Munir Claimed Thalib [31] on the flight from Indonesia to Amsterdam on September 7, 2004—a suspected “intelligence Procedure” once the 1998 reforms—is deadlocked. The lawful course of action only tried out 1 field actor, who was stated to be “an intelligence agent” and found him responsible, and a person official in the Management level of BIN who communicated with the agent but was eventually acquitted.

. What need to be worrying is not the new policies promoted but The existing absence of norms of democratic oversight over intelligence.

Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.

[18] The chain of command flowed directly from the ABRI commander in chief by means of the Main of Staff of the military to your ten territorial commands' commanders, and after that to subordinate Military territorial instructions.

Dalam diskusi tersebut, penting untuk menyoroti pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia agar lebih efektif dalam mendeteksi ancaman dengan lebih baik.

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun person lain selain person yang memeberikan organizing dan direction

Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.

Lembaga intelijen sendiri justru informasi lebih lanjut dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Program besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.

Together with the existence of this Law, intelligence posture, Corporation and operations are mirrored and may be monitored by the public and parliament. The endeavor that awaits Sooner or later is always to supervise the implementation of this laws, which includes analyzing the reform technique of BIN and intelligence companies in the ministerial and institutional degree (such as inside the army and police) so that they work in compliance with present authorized provisions.